Legalitas dan Motivasi NATO dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya

Abstrak

 

 

Fenomena Arab Spring, yang awalnya terjadi lebih dahulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir pada awal tahun 2011, akhirnya juga menginfeksi Libya. Demonstrasi terjadi secara masif terhadap rezim Kolonel Muammar Gaddafi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan perubahan menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan Libya, Gaddafi tidak segan untuk menggunakan kekuatan militer menghadapi para demonstran. Alhasil, banyak penduduk sipil Libya yang menjadi korban karenanya. Atas dasar itu, PBB bertindak. Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi No. 1970, dilanjutkan Resolusi No. 1973. Resolusi 1973 ini yang kemudian dijadikan legitimasi NATO untuk melakukan intervensi ke Libya, dengan nama intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Dalam tulisan ini, penulis akan melihat apakah NATO memiliki justifikasi untuk melakukan tindakan tersebut? Lalu, motivasi apakah yang melandasi NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya? Apakah benar-benar karena ingin menegakkan hak asasi manusia dan mencegah meluasnya genosida, atau memang ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab? Tulisan ini akan membahas dua problematika terkait legalitas dan motivasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Metodologi riset yang dilakukan adalah kualitatif melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diperoleh dari buku, jurnal, koran, majalah, internet, dan lain-lain.

 

Kata kunci: Intervensi Kemanusiaan, Legalitas NATO, Motivasi NATO, Minyak, Amerika Serikat dan sekutunya.

 

 

BAB 1

Pendahuluan

 

 

1.1.            Latar Belakang Masalah

Libya terletak di Afrika Utara berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan mengapa populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Toareg, Toubou. Konflik di Libya ini  menarik untuk kita pelajari karena tidak seperti umumnya konflik yang terjadi di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.

Menurut Paul Tiyambe Zeleza, tipikal konflik di Afrika tidaklah terlalu berbeda dengan konflik yang terjadi di belahan dunia lainnya. Yang membedakan hanya banyaknya jumlah konflik yang terjadi di satu benua Afrika saja. Tercatat, di awal abad ke-21 jumlah korban yang terbunuh dalam konflik di Afrika lebih banyak daripada jumlah korban konflik di seluruh dunia jika disatukan. Bahkan, jumlah konflik bersenjata di Afrika mengalami peningkatan dua kali lipat pertahun sejak tahun 1990-an.[1] Melihat fakta ini, dan pandangan yang umum berkembang di dunia ini terhadap Afrika, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benua Afrika memanglah benua “hitam”, seperti julukannya. Praktis hanya beberapa negara saja yang tidak terlalu parah mengalami konflik, itu pun tetap ada konflik walaupun dalam skala minor. Akan tetapi, sebab  konflik di Libya sangatlah berbeda. Fenomena Arab Spring yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir yang mengawali konflik Libya.[2] Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa angin perubahan terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini.[3]

Kejadiannya ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.[4] Meski dikabarkan polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 41 tahun, Kolonel Moammar Gaddafi, secara khusus. Mereka menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak. Pada tanggal 17 Februari, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri.  Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Gaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Gaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.

            Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut, Gaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Di samping dengan menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.  Bahkan, pada tanggal 22 Februari, The Economist menggambarkan protes di Libya sebagai “pemberontakan untuk merebut kembali Libya dari tangan otokrat yang paling lama memimpin di dunia.”[5]

            Pihak pemberontak lalu mendirikan pemerintahannya sendiri yang dinamakan Libyan National Council atau National Transitional Council (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota yang terletak di bagian timur Libya.[6] Oleh karena itu, Benghazi kemudian menjadi identik dengan kaum pemberontak. Merasa kekuasaannya semakin terancam, Gaddafi tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menembak dan menghabisi siapa saja yang melawannya. Sampai dengan akhir februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa.[7] Atas tindakan tak berperikemanusiaan tersebut, International Criminal Court (ICC) memperingatkan Gaddafi dan anggota pemerintahannya bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.  International Federation for Human Rights (FIDH) menyimpulkan, Gaddafi telah menerapkan strategi bumi hangus. Hal ini wajar untuk takut bahwa ia telah memutuskan untuk menghilangkan sebagian besar warga Libya yang berdiri melawan rezim dan, selanjutnya, untuk secara sistematis dan tanpa pandang bulu menindas warga sipil. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma ICC.”[8]

            Menyikapi tindakan brutal rezim Gaddafi, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Gaddafi dan sepuluh orang yang termasuk dalam lingkaran dekatnya, dan melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbauan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya.[9]  Resolusi tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. DK PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab.  Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, no-fly zone (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970.[10]  No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara. 

Masalah utama muncul ketika pada 19 Maret dini hari, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melancarkan operasi Odyssey Dawn. Mereka  mulai memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk menegakkan Resolusi 1973. Setelah sekitar lima hari, tongkat kendali humanitarian intervention di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO melalui Operation Unified Protection. Pada tanggal 24 Maret, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara. 

Pertanyaan muncul di benak kita terkait legalitas dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan pasukan koalisi NATO, apakah mereka memiliki justifikasi untuk melakukan tindakan tersebut? Lalu, motivasi apakah yang melandasi NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya? Apakah benar-benar karena ingin menegakkan hak asasi manusia dan mencegah meluasnya genosida, atau memang ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab? Tulisan ini akan membahas dua problematika terkait legalitas dan motivasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

 

1.2.            Signifikansi

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan tentang bagaimana legalitas intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO dan pasukan koalisinya di Libya, terkait banyaknya kritik terhadap intervensi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkap motivasi NATO dan pasukan koalisi dalam melakukan intervensi di Libya. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan argumentasi, alasan, maupun motivasi utama dari intervensi kemanusiaan NATO di Libya.

 

1.3.             Tinjauan Pustaka

Sumber pustaka pertama yang penulis tinjau adalah buku berjudul “Slouching Towards Sirte: NATO’s War On Libya and Africa (Baraka Books, Montreal, 2012) yang ditulis oleh Professor Maximilian C. Forte. Dalam buku ini Forte mencari alasan mengapa NATO, dan negara-negara Amerika Utara, serta Eropa pada tahun 2011 melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Ia berargumen bahwa kekuatan NATO, dengan bantuan negara-negara barat, yang memainkan peran suportif dan dominan di NATO dari sisi pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan militer. NATO menciptakan cerita-cerita fiksi tentang Pemimpin Libya Moammar Gaddafi yang akan melakukan pembunuhan massal, sampai genosida, terhadap para pemerotes Libya yang menyuarakan demokrasi. Ia mengatakan dalam bukunya bahwa NATO menyerukan kepada masyarakat internasional, bahwa dunia tidak bisa tinggal diam dan hanya menyaksikan genosida terjadi.

Forte menunjukkan bahwa pembunuhan massal sebenarnya bukan tujuan atau niat Gaddafi untuk melakukannya, apalagi genosida. Gaddafi tidak mengancam untuk memburu dan membunuh warga sipil, hanya para pemberontak yang melawan dengan senjata. Gaddafi pun menawarkan pengampunan bagi para pemberontak yang meletakkan senjata. Forte juga menemukan banyak faktor yang menunjukkan indikasi perburuan keuntungan, persaingan ekonomi dengan Cina dan Rusia, dan membangun hegemoni AS di Afrika. Intervensi NATO tidak menghentikan konflik bersenjata di Libya, konflik tersebut berlanjut hingga kini, menurut pengamatan Forte. Pembunuhan massal tidak dicegah, malah dimungkinkan setelah NATO mengintervensi, dan juga karena NATO mengintervensi. Karena alasan-alasan inilah, Forte meminta pembacanya untuk tidak mengambil tindakan jika suatu waktu peristiwa seperti ini terulang kembali, walaupun atas nama hak asasi manusia.  Kesimpulannya, buku Slouching Towards Sirte ini menawarkan sebuah kritik yang tajam, tidak hanya terhadap intervensi NATO di Libya, tetapi juga konsepsi dari intervensi kemanusiaan itu sendiri, dan juga tentang imperialisme modern. Ini adalah konsepsi tetap NATO terhadap perang di Libya, dan sulit untuk membayangkan kondisi ini akan mampu dikalahkan.

Sumber pustaka kedua yang penulis tinjau adalah artikel dari James Pattison berjudul “The Ethics of Humanitarian Intervention in Libya”, yang diterbitkan dalam jurnal Ethics and International Affair, Carnegie Council, New York, 2011. Pattison  mengatakan bahwa situasi di Libya tidak cukup terlihat serius alasan mengintervensi demi menurunkan rezim Gaddafi, atau lebih tepatnya memaksakan perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak Libya. Bahaya dari perubahan rezim lebih besar daripada intervensi kemanusiaan. Banyak dari penduduk sipil tak berdosa akan terbunuh, kemungkinan terjadinya instabilitas kawasan akan membesar, dan biaya serta resiko pengiriman pasukan akan tinggi mengingat perlunya menurunkan pasukan darat di sana.

Menurut Pattison, tujuan NATO melakukan intervensi kemanusiaan di Libya lebih karena ingin menurunkan rezim yang berkuasa, daripada melindungi warga sipil. Komentar beberapa pemimpin negara koalisi yang menyatakan bahwa Gaddafi harus turun, menunjukkan bahwa parameter keberhasilan dari intervensi ini adalah dengan berakhirnya era Moammar Gaddafi di Libya, bukan mencegah pembunuhan massal. Ini berarti koalisi yang dipimpin NATO akan melakukan pergantian rezim, sehingga misi mereka akan dianggap sukses besar dan pasukan koalisi sendiri tidak akan kehilangan muka. Yang menarik juga dari artikel ini adalah munculnya debat di publik terkait keberatan dan kritik terhadap intervensi NATO di Libya ini. keberatan umumnya muncul karena secara moral NATO telah gagal untuk juga meresponi kondisi serupa yang terjadi di Bahrain, Suriah, dan Yaman. Kegagalan untuk bertindak secara militer terhadap kasus-kasus di atas menunjukkan betapa inkonsistennya standar moral, serta dominannya kepentingan pribadi dari koalisi NATO tentang siapa yang harus diintervensi, dan tentu legitimasinya.

 

1.4.             Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pendahuluan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

  1. Bagaimana legalitas dari intervensi kemanusiaan NATO ke Libya dipandang dari sisi hukum humaniter internasional?
  2. Motivasi apa sajakah yang melandasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya?

1.5.            Kerangka Teori

Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention)

            Intervention (intervensi) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya.[11] Intervensi juga dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan diktatorial terhadap urusan dalam negeri suatu negara, yang mencakup penggunaan ancaman kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial.[12]

            Beberapa analis menggunakan terminologi “forcible” atau pemaksaan, yang memiliki dua skala pengukuran. Skala rendah intervensi bisa diartikan sebagai tindakan mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara, sedangkan skala tinggi adalah dengan melakukan tindakan koersif yang bisa berupa upaya-upaya militer.[13] Walaupun demikian, intervensi tetap menjadi salah satu elemen pervasif dalam hubungan internasional dewasa ini, meskipun jelas sangat bertentangan dengan norma hukum dan moral.

            Sementara, istilah humanitarian merupakan istilah yang pada saat ini lazim digunakan untuk menunjukkan intervensi yang ditujukan untuk menyelamatkan warga negara asing dari bahaya yang sedang dilakukan, atau akan dilakukan, terhadap mereka oleh otoritas negara yang seharusnya melindungi mereka.[14] Berdasarkan definisi tersebut, humanitarian intervention merujuk kepada suatu keadaan di mana suatu negara atau gabungan dari beberapa negara mengerahkan kekuatan militernya untuk membantu mengatasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di wilayah negara lain.

 

1.6.            Metode Riset

Penulis melalukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (library research) dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diperoleh dari buku, jurnal, koran, majalah, internet dan lain-lain. Dari data yang terkumpul di harapkan memudahkan penulis dalam melakukan in depth research ini. Desain penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan penggambaran dan perincian terhadap penelitian diharapkan dapat mengungkapkan secara jelas data-data yang mendukung tentang legalitas dari intervensi kemanusiaan NATO ke Libya dipandang dari sisi hukum humaniter internasional dan motivasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya.

 

1.7.            Struktur Paper

Bab 1  Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang Masalah, Signifikansi, Tinjauan Pustaka, Pertanyaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Riset, dan Struktur Paper

Bab 2  Legalitas Intervensi NATO

Meliputi Pro Kontra Intervensi, Alasan Kemanusiaan, Resolusi Agresif, dan Langkah Lain Selain Intervensi           

Bab 3  Motivasi Intervensi NATO

Meliputi Kepentingan Menguasai Minyak dan  Kepentingan Geopolitik

Bab 4  Kesimpulan

 

 

BAB 2

Legalitas Intervensi NATO

 

 

2.1.            Pro Kontra Intervensi

Masalah intervensi kemanusiaan muncul dalam kasus-kasus di mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara telah kolaps dan hukum tidak berlaku lagi.[15] Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dewasa ini sudah berkembang menjadi masalah internasional, tetapi apakah legitimasi menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah pelanggaran itu terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan. R.J. Vincent mengatakan apabila sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan.[16]

Kritik yang mempertanyakan tentang pelanggaran kedaulatan Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan: “… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity?[17] Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kemanusiaan merupakan prioritas utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara, maka sudah merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip Responsibility to Protect  yang menyatakan bahwa “State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself, but, where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect.” Kedaulatan suatu negara berarti tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal memerankan tanggung jawab tersebut maka komunitas internasional-lah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pada saat tersebut, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.

Di sisi lain, Hedley Bull menekankan pada bahaya yang ditimbulkan praktek tersebut  pada ketertiban masyarakat dunia. Ia mengatakan bahwa negara-negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena ketidakinginan mereka untuk mengancam aturan kedaulatan negara lain dan prinsip non-intervensi, serta tidak mengakui hak untuk melakukan intervensi terhadap sebuah negara, oleh suatu negara.[18] Pandangan ini diperkuat oleh konsep keamanan kolektif (collective security), di mana kumpulan negara-negara anggota (kolektif) berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan senjata terhadap sesama anggotanya, kecuali jika salah satu anggota menyerang anggota lainnya terlebih dulu. Akan tetapi, konsep ini hanya berlaku pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi, seperti dalam nonblok contohnya. NATO tidak dikategorikan masuk dalam keamanan kolektif karena dibuat sebagai tandingan Pakta Warsawa, alias ancamannya datang dari luar kolektif.[19] Masalahnya, ketika NATO praktis tidak ada organisasi tandingan yang mampu menandinginya lagi, bolehkah sekarang ia menggunakan prinsip intervensi kemanusiaan pada siapapun yang dianggapnya berpotensi menentangnya?

Pada abad ke-19 pun, seorang John Stuart Mill bahwa kewajiban moral tertinggi dari masyarakat dunia adalah untuk menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri. Komunitas politik harus menghargai prinsip self-government dari sebuah negara, karena dengan cara inilah mereka menyadari nilai-nilai kebebasan dan kebajikan. Pihak luar tidak boleh mengintervensi proses ini, karena menurut Mill melalui perjuangan yang sulit untuk merdeka dari sebuah negara, berdasarkan usaha mereka sendiri, maka nilai-nilai kebajikan tersebut akan muncul.[20]

Nicholas Wheeler mengatakan bahwa ada empat syarat di mana sebuah intervensi dianggap memiliki kualifikasi sebagai sebuah intervensi kemanusiaan. Pertama, harus karena adanya darurat kemanusiaan yang tinggi sifatnya. Kedua, penggunaan kekuatan senjata harus menjadi pilihan terakhir. Ketiga, harus memenuhi syarat proporsionalitas, dan keempat harus ada probabilitas tinggi yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan senjata akan memperoleh hasil kemanusiaan yang positif.[21]

Prinsip ius ad bellum (hukum tentang keabsahan perang) harus diperhatikan juga di sini, karena prinsip ini menentukan sebuah perang dapat diterima atau tidak. Beberapa kriterianya adalah, pilihan terakhir; mempunyai kewenangan yang sah; tujuan yang benar dan just cause; kemungkinan keberhasilan besar; bertujuan akhir untuk perdamaian.[22] Saat ini, dalam masyarakat internasional ius ad bellum telah berubah menjadi ius contra bellum (hukum yang melarang perang). Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, setiap negara dilarang melakukan tindakan keras, kecuali sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama,[23] tindakan penegakan dari Dewan Keamanan PBB,[24] atau dalam rangka menegakkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya (self-determination).[25] Serupa halnya dengan hukum internasional, semua hukum nasional juga melarang warganya menggunakan tindakan keras terhadap pemerintah atau badan-badan penegak lainnya.[26]

Dalam prakteknya, belum ada satu kasus intervensi sekalipun sejak tahun 1945 yang memenuhi semua syarat-syarat ini, dan juga sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa kasus-kasus intervensi di masa depan akan mampu memenuhi secara sempurna empat kriteria di atas. Seharusnya, masyarakat internasional melakukan segala daya upaya, baik secara individu maupun kolektif, untuk mempengaruhi dan membujuk para pemimpin negara untuk hidup dalam etika solidaritas yang bertanggung jawab.[27] Beberapa kasus intervensi yang sempat terjadi di Afrika pun, seperti di Somalia, Rwanda, dan Sierra Leone menghadapi hambatan struktural terhadap intractable conflict[28] yang terjadi di sana. Selain itu, faktor utama kegagalan memang karena kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam pemahaman tentang konsepsi intervensi kemanusiaan itu sendiri.[29]

Dalam Piagam PBB, larangan menyerang terhadap sebuah negara adalah sebuah prinsip yang sangat fundamental, dan tindakan bela diri terhadap serangan bersenjata adalah satu-satunya justifikasi yang paling jelas terhadap negara-negara yang menggunakan paksaan. Pasal 2 ayat 7 menjadi jaminan bahwa tidak ada upaya-upaya mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara. Seperti yang telah disebutkan, memang tahun sejak 1945 cukup banyak terjadi intervensi militer, yang terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu, akan tetapi PBB secara rutin selalu mengutuk tindakan tersebut.[30]

Sejauh NATO, yang adalah anggota tetap DK PBB, peduli, situasi ini memperumit masalah legalitas dari penggunaan kekuatan internasional. Pasal 27 dari Piagam PBB, seperti yang sudah disebut di atas, secara tidak langsung adalah sebuah “penjelmaan” dari asas ius ad bellum. Pasal tersebut memberikan anggota tetap dari DK PBB sebuah hal veto khusus, yang mana tidak mewajibkan mereka untuk abstain dari pemungutan suara apabila mereka sendiri terlibat dalam sengketa internasional. Kekebalan secara de facto dari segala upaya-upaya penegakan hukum (termasuk penggunaan angkatan bersenjata) terhadap tindakan agresi yang dilakukannya sendiri (maupun sekutunya) sekarang telah meningkat menjadi “hak khusus” yang diperoleh NATO sebagai organisasi militer regional, dan juga untuk mendukung klaim globalnya terhadap kekuasaan. Dan, memang faktanya seperti ditunjukkan ketika NATO mengintervensi Yugoslavia, masyarakat internasional tidak bisa mengambil tindakan yang efektif terhadap “intervensi kemanusiaan” sepihak oleh NATO, selama anggota tetap DK PBB terus menggunakan hak vetonya.[31]

Argumen-argumen di atas memang intriguing karena masing-masing secara akademis memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, secara praktis biasanya sebuah negara tidak akan mengambil resiko untuk berperang di perang orang lain hanya karena alasan-alasan kemanusiaan. Negara akan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya ketika mereka menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, negara juga tidak ada urusan membahayakan nyawa pasukannya tempur, maupun personel non-militernya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Kepentingan pasti bermain di sini, untuk itu akan penulis jelaskan pada bab 3 terkait motivasi apa yang melandasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya.

Walaupun, diindikasikan ada asas “just cause[32] terkait intervensi NATO, situasi di Libya tidak cukup terlihat serius alasan mengintervensi demi menurunkan rezim Gaddafi, atau lebih tepatnya memaksakan perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak Libya. Bahaya dari perubahan rezim lebih besar daripada intervensi kemanusiaan. Banyak dari penduduk sipil tak berdosa akan terbunuh, kemungkinan terjadinya instabilitas kawasan akan membesar, dan biaya serta resiko pengiriman pasukan akan tinggi mengingat perlunya menurunkan pasukan darat di sana. Karena itu, banyak sekali bermunculan kritik terkait dengan serangan militer NATO ke Libya. Resolusi 1973 yang pada mulanya ditujukan sebagai instrumen ‘penjaga’ agar Gaddafi tidak semakin kejam, diterjemahkan menjadi serangan militer masif di wilayah teritorial Libya. Selain itu jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil dan awak media juga menjadi target kecaman banyak kalangan.

 

2.2.      Alasan Kemanusiaan

Terkait legalitas intervensi, menurut Walzer, justifikasi terhadap aksi intervensi dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Pertama institusi internasional. Suatu intervensi dapat dikatakan legal apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi untuk mempertahankan kedudukan mereka menghadapi ancaman dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah alasan kemanusiaan. Intervensi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa manusia dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut.[33]

Apabila kita lihat tiga alasan intervensi mendapatkan justifikasinya, maka untuk alasan pertama dan kedua intervensi di Libya bisa dibilang tidak sah. Di Libya, intervensi dilakukan atas inisiatif pasukan koalisi dan bukan atas mandat PBB atau institusi internasional yang berwenang. Sedangkan pihak Libya (pemerintahan Gaddafi) sendiri jelas tidak meminta negaranya diintervensi, sama sekali berbeda dengan kasus Perancis yang dimintai bantuannya oleh Pemerintah Mali untuk menghadapi pemberontak di Mali Utara.[34] Berbeda jika dilihat bahwa pada saat itu representasi yang mewakili rakyat Libya adalah NTC (National Transition Council) maka intervensi yang dilakukan bisa dikatakan sah.

Ditinjau dari alasan kemanusiaan, memang saat itu telah jatuh cukup banyak korban, karena itu intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin bertambah. Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya dari kekejaman Gaddafi. Apabila tidak dilakukan intervensi, dikhawatirkan korban yang  berjatuhan bakal semakin bertambah, mengingat track record Gaddafi yang tak segan melakukan kekerasan terhadap HAM kepada siapa saja yang menentangnya. Apalagi pasukan oposisi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan perlawanan terhadap Rezim. Hal ini sesuai dengan Bab VII Piagam PBB yang menjelaskan tentang tanggung jawab memelihara perdamaian internasional dari ancaman dan kekerasan terhadap hak asasi manusia. Kemudian pada Pasal 39 dijelaskan bahwa “The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”           

Apabila mengacu pada ayat diatas dalam melihat situasi di Libya, dapat dikatakan bahwa tindakan Gaddafi yang menekan oposisi dengan mengerahkan senjata dapat digolongkan sebagai threat to the peace, sehingga kemudian DK PBB berhak untuk menentukan apabila telah terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, ataupun aksi agresi, maka DK PBB dapat membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu. Resolusi yang dikeluarkan terkait legalitas intervensi kemanusiaan ke Libya oleh DK PBB, yaitu nomor 1970 dan 1973,[35] tidak hanya mengacu pada pasal 41 dan pasal 42, tetapi harus juga mempertimbangkan pasal 39 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 39 ditegaskan bahwa kata perdamaian yang dimaksud harus mengacu kepada perdamaian internasional. Sebab, akan terjadi kontradiksi jika DK PBB mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak tergolong kepada ancaman perdamaian internasional.[36] Persengketaan yang terjadi di Libya menurut hemat penulis merupakan masalah internal Libya dan bukan merupakan masalah internasional. Alasannya konflik di Libya adalah masalah yang terkait dengan keinginan rakyat Libya untuk mengakhiri kepemimpinan Moammar Gaddafi yang dianggap otoriter.

Faktanya memang terjadi konflik antara pasukan loyalis pemerintah dengan pemberontak yang memakan korban jiwa di kedua belah pihak yang bertikai. Akan tetapi, bukan berarti DK PBB dapat dengan serta-merta menyelesaikan perdamaian di Libya. Tindakan DK PBB dengan pasukan koalisinya (AS dan Sekutunya) jelas menyalahi aturan, karena mencampuri kedaulatan dan yuridiksi Negara tersebut. Indikasi intervensi terhadap urusan dalam negeri Libya adalah adanya motif serangan pasukan Koalisi untuk menurunkan Gaddafi dari kursi kepresidenan.[37] Selain itu, tentunya motif politik dan ekonomi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Jelas tindakan demikian adalah pelanggaran hukum internasional. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi.[38] Begitu pula dengan Resolusi 1973 dalam konsideransnya menegaskan bahwa resolusi diterbitkan dengan memperhatikan kedaulatan, keutuhan dan persatuan dari Libya. Di lain pihak, karena PBB tidak mampu mengatasi konflik di Libya maka DK PBB mendukung para anggota para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menandatangani perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya melalui pasukan koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Memang terkait dengan NATO menurut Piagam PBB pasal 43 tidak ada salahnya untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada prakteknya sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Serangan tentara koalisi justru menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terlibat pertempuran.

Keberadaan NATO di Libya tampak jelas sebagai bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Padahal, bukti-bukti tentang pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat sesungguhnya tidak sulit ditemukan. Dalam setiap peristiwa kekerasan atau konflik pada umumnya Amerika Serikat selalu mengambil peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka, seperti di Libya, maka pemerintah Amerika Serikat akan terjun dan memainkan standar ganda (intervensi kemanusiaan atau minyak?). apalagi, jika konflik terjadi di wilayah atau kawasan yang strategis dan kaya dengan sumber-sumber daya alam, maka hampir dipastikan di situ Amerika Serikat mengambil peran untuk intervensi.[39]

 Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Pasalnya, tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari collective security karena tidak ada satu pun dari anggota NATO yang mendapatkan ancaman, bahkan serangan dari Libya.[40] NATO justru seakan menyulut api terlebih dahulu dan Amerika Serikat seolah mencari dasar yang legal-formal untuk menggunakan legitimasinya melalui pengajuan isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

2.3.            Resolusi Agresif

Resolusi 1973 mungkin memang merupakan resolusi paling agresif yang pernah disahkan oleh DK PBB. Walaupun begitu, Barat telah dibuat malu di depan umum karena gagal bertindak lebih awal, terutama mengingat Gaddafi tanpa henti memburu pasukan pemberontak. Akan tetapi, mengingat keniscayaan kelambatan itu, haruskah Barat atau NATO bertindak tanpa otorisasi PBB? Newt Gingrich, kandidat Partai Republik yang difavoritkan untuk maju sebagai presiden AS pada tahun 2012, pada 8 Maret menyerukan AS untuk secara sepihak memberlakukan no-fly zone, bahkan tanpa perlu berkonsultasi kepada para sekutunya di Eropa.[41]  Saat itu, sebagian pemberontak pun telah meminta Barat agar segera bertindak.

Masalah ini membawa dalam apa yang disebut sebagai responsibility to protect (tanggung jawab untuk melindungi), yang sering disebut sebagai R2P. Pada tahun 2005, Majelis Umum PBB menyetujui prinsip ini, yang membebankan tugas pada setiap negara untuk melindungi rakyatnya dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap agresi.[42] Jika suatu negara, seperti Libya, gagal melindungi rakyatnya, R2P diserahkan kepada masyarakat internasional, khususnya DK PBB. Majelis Umum tidak berbicara mengenai bagaimana R2P bermain keluar jika DK gagal untuk bertindak sehingga sangat sulit untuk berpendapat jika otoritas diberikan kepada suatu negara atau sekelompok negara, seperti halnya pasukan koalisi dan selanjutnya pasukan NATO, untuk mengambil kendali R2P.

R2P adalah lisensi internasional untuk mengintervensi Libya. Presiden AS Barack Obama menggaris bawahi akan pentingnya tugas masyarakat internasional untuk bersama-sama bertindak demi menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada bulan Maret 2011, Obama menegaskan kembali akan pentingnya masyarakat internasional untuk bertindak.[43] Lebih lagi, intervensi di Libya membuktikan pentingnya peran dari R2P dalam politik internasional dewasa ini dan penggunaannya sebagai payung normatif dari upaya-upaya melegalkan intervensi kemanusiaan. Untuk itu, terlalu naif jika kita berkata bahwa NATO tidak memiliki kepentingan terkait intervensinya di Libya, dan hanya semata-mata bersandar pada pertimbangan moral dan etika.[44]

Kini, R2P melalui “ideologi” humanitarian intervention tidak lebih dari bentuk lain paternalisme rasis.[45] Ideologi ini dipelihara melalui afirmasi bahwa orang-orang di Dunia Ketiga tidak dapat membebaskan diri dari kediktatoran tanpa bantuan negara-negara imperialis di Amerika dan Eropa. R2P mengalami pemerkosaan makna, ia mulai dijustifikasi sebagai right to invade.[46] Dengan terus menggantungkan diri terhadap AS dan Eropa akan menghancurkan prospek rezim kemanusiaan yang lebih luas sebab negara tersebut tentu tidak akan bisa menghindarkan diri dari kepentingan, nilai, dan hiruk-pikuk media Barat.  Dengan kata lain, Barat akan melakukan “triase” tersebut dan rezim yang dihasilkan pasti akan membantah tuduhan inkonsistensi, bias, dan tidak adil tersebut.[47] 

Biaya yang harus dibayar dari humanitarian intervention membuat NATO akan sepenuhnya tergantung pada beberapa negara, yaitu AS dan sekutu-sekutunya di Eropa.[48]  Itulah cara yang digunakan para imperialis, yaitu dengan memberikan harapan palsu kepada pihak oposisi melalui intervensi kemanusiaan, harapan bahwa pasukan koalisi dan kemudian pasukan NATO akan melindungi warga sipil dan menghentikan aksi biadab rezim Gaddafi atas dasar simpati. Dorongan terhadap perang, yang diberi “lampu hijau” oleh Dewan Keamanan PBB, tidak ada hubungannya dengan dalih kemanusiaan yang ditawarkan oleh negara-negara besar.  Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk penaklukan imperialis dari bekas negara kolonialis. Intervensi kemnusiaan tersebut jauh lebih ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan pertimbangan strategis geopolitik yang tidak ada hubungannya dengan HAM rakyat Libya.  Ladang minyak yang sangat menjanjikan dan kepentingan untuk melindungi “sekutu” kaum imperialis di Timur Tengah lebih menjadi alasan dilakukannya intervensi.

Pengeboman Libya oleh pesawat Perancis, Inggris, dan AS tidak akan melindungi kehidupan manusia, tetapi akan mengubah negara menjadi medan perang dengan ribuan korban sipil tak berdosa. Ini jelas-jelas tidak menunjukkan alasan kemanusiaan, melainkan memperlihatkan perang imperialis. Selain itu, perang ini akan berlangsung tanpa ada legitimasi demokratis. Tidak ada indikasi sedikitpun bahwa hal itu didukung oleh penduduk dari negara-negara yang terlibat. Sekali lagi, sejumlah besar uang sedang dihabiskan untuk perang, sementara ada pemerintah negara koalisi yang menyatakan tidak ada alokasi uang untuk program-program sosial. Walaupun, NATO mendapatkan mandat dari PBB untuk melakukan intervensi. Dengan landasan tersebut, NATO dalam mencapai kepentingannya, menggunakan instrumen kekerasan dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer pasukan loyalis Gaddafi, walaupun dalam implementasinya banyak menewaskan warga sipil.

Alasan lain dari intervensi militer terhadap Libya menjadi jelas jika mempertimbangkan logika terjadinya Arab Spring. Hanya dua bulan sejak diktator Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, digulingkan oleh rakyat, Presiden Mesir Hosni Mubarak pun harus turun tahta. Akibatnya, kekuatan Barat telah kehilangan dua sekutu utama mereka di wilayah ini. Seperti halnya dengan Gaddafi, AS dan Eropa telah bekerja sama erat dengan para diktator ini sampai menit terakhir.  Perancis, yang sekarang berteriak paling keras untuk melaksanakan intervensi militer terhadap Libya, bahkan menawarkan bantuan polisi kepada Ben Ali ketika aksi protes terhadapnya berada di ujung tanduk. Hanya dalam beberapa minggu kemudian, great powers itu mempersiapkan sebuah intervensi militer di Afrika Utara. Apakah ini suatu kebetulan?

Mereka yang mengatakan serangan militer terhadap basis Gaddafi akan mendukung gerakan oposisi demokratis melawan rezim diktator keji harus dapat menjawab pertanyaan berikut: Mengapa great powers tidak menerapkan hal yang sama terhadap Afghanistan dan Pakistan di mana rezim kedua negara tersebut kembali menggunakan kekerasan terhadap setiap oposisi? Bagaimana dengan Bahrain, markas dari Armada Kapal Kelima (Fifth Fleet) AS, di mana Sheikh Al Khalifa menembak para demonstran tak bersenjata dengan dukungan Arab Saudi? Bagaimana dengan Gaza di mana Israel dengan biadabnya membantai penduduk Palestina? Bagaimana dengan Yaman di mana Presiden Ali Abdullah Saleh yang didukung Barat menembak mati puluhan pengunjuk rasa? Dan, terakhir tentunya Suriah yang sampai saat ini jumlah korban jiwanya mencapai 70.000 orang selama 25 bulan konflik sampai detik ini.[49] Ke mana NATO? Barat mengapa diam saja? Mengapa harus ada standar yang berbeda? Kegagalan untuk bertindak secara militer terhadap kasus-kasus di atas menunjukkan betapa inkonsistennya standar moral, serta dominannya kepentingan pribadi dari koalisi NATO tentang siapa yang harus diintervensi, dan tentu legitimasinya.[50]

 

2.4.            Langkah Lain Selain Intervensi

Oleh sebab itu, jalan kekerasan yang dilakukan tentara koalisi sebaiknya dihentikan, dan diganti dengan jalan damai seperti yang tertuang dalam pasal 33 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 33 penyelesaian dengan jalan damai meliputi negosiasi (perundingan) dan enquiry (penyelidikan). Kemudian konsiliasi (persetujuan) usaha ini diserahkan kepada panitia atau badan internasional yang ditunjuk oleh pihak-pihak dalam perselisihan untuk mengusulkan atas insiatif sendiri suatu persetujuan yang layak diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi (perantara/jasa-jasa baik) dapat diselenggarakan oleh suatu negara, suatu komisi atau seorang tokoh saja, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya perdamaian.[51] Selain itu, diatur pula cara-cara melalui jalur hukum seperti arbitration (pewasitan) pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan bersedia menjalankan keputusan seorang pendamai dari Mahkamah Arbitrasi. Serta keputusan kehakiman yang diambil oleh mahkamah Pengadilan Internasional. Sepantasnya cara-cara damai demikianlah yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi konflik di Libya.

Penggunaan Preventive diplomacy adalah salah satu metode yang kita bisa gunakan untuk menegahi konflik Libya. Metode ini tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, tetapi melalui keterlibatan pihak ketiga, khususnya di mana pihak-pihak yang berkonflik sendiri tidak mampu mencari jalan keluar dari konflik itu sendiri. Pihak ketiga ini bertugas untuk mengurangi intensitas konflik dan mendorong pihak-pihak yang terlibat ke dalam meja perundingan untuk mencari solusi bersama. Untuk itu, pihak ketiga yang akan melakukan preventive diplomacy harus bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu pihak yang bertikai.[52] Preventive diplomacy umumnya diambil untuk mencegah sengketa atau perselisihan yang terjadi berkembang (eskalasi) menjadi konflik bersenjata.[53] Dalam melakukan preventive diplomacy, cara-cara diplomatik menjadi sarana yang ditempuh untuk mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak menggunakan kekuatan senjata dan menggiring mereka ke arah negosiasi untuk penyelesaian damai bersama.

Preventive diplomacy dapat dilakukan oleh Sekjen PBB pribadi, melalui pejabat senior, badan-badan khusus atau program, oleh Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dan oleh organisasi-organisasi regional bekerja sama dengan PBB. Preventive diplomacy memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan; membuat satu peringatan dini dengan pengumpulan informasi dan misi pencari fakta baik resmi maupun tidak resmi; di samping juga harus melibatkan penempatan pasukan preventif; dan dalam keadaan tertentu menetapkan wilayah bebas militer.[54] Diharapkan dengan langkah ini rakyat Libya dapat menikmati kehidupannya tanpa dibayang-bayangi dengan serangan-serangan bom yang mengakibatkan banyak korban yang bertentangan dengan HAM. Seyogyanya hal inilah yang sesuai dengan resolusi DK nomor 1973 yang menyerukan upaya gencatan senjata dan mengakhiri kekerasan serta semua serangan terhadap warga sipil.

 

 

           


 

BAB 3

Motivasi Intervensi NATO

 

 

3.1.      Kepentingan Menguasai Minyak

            Intervensi NATO ke Libya memiliki kepentingan yang sama seperti intervensi AS dan sekutunya di Afghanistan Irak tahun satu dekade lalu.[55] Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak nasional (NOC), dan akhirnya memprivatisasikan industri minyak, dengan transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing.[56] Karena itu, minyak adalah sumber kekuasaan yang memiliki efek luar biasa dan juga sangat kompleks di era globalisasi ekonomi ini.[57] Terminologi intervensi kemanusiaan di Libya, negara di mana sumber daya energinya telah menjadi obyek intrik imperialis selama beberapa dekade, kini sedang disalahgunakan untuk mengamankan akses minyak.[58] Minyak mentah asal Libya yang memiliki kadar belerang rendah dihargai tinggi karena lebih mudah dan lebih murah diproses menjadi bahan bakar, sementara sebagian besar minyak asal Arab Saudi kualitasnya lebih rendah dan lebih sulit untuk dimurnikan.[59]  Karena kualitasnya itu, minyak Libya menjadi incaran. Tak kurang banyak negara besar yang mengimpor minyak Libya. Tujuan ekpor minyak Libya pada tahun 2009 di antaranya Italia (32%), Jerman (14%), Perancis (10%), China (10%), Spanyol (9%), dan AS (5%).[60]  

            Sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah, Libya memiliki kekayaan alam yang memadai salah satunya adalah ketersediaan sumber alam berupa minyak bumi yang di perkirakan memiliki cadangan minyak untuk keperluan minyak internasional dalam skala besar, Libya memiliki cadangan minyak terbesar ketujuh dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ketujuh belas.[61] Di Afrika, Libya ketiga yang paling produktif, di bawah Angola dan Nigeria,[62] dengan menghasilkan sampai 1,8 juta barel perhari (kira-kira dua persen dari total permintaan dunia), bahkan, tahun 1970-an produksi minyak di Libya mencapai rekor 3 juta barel perhari.[63] Selain itu, Libya juga diprediksi memiliki lebih dari 60 tahun pasokan minyak mentah.[64] Karena itulah, menurut Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Sumber daya alam dan minyak Libya menjadi penyebab krisis dan konflik terjadi di negara itu.[65]

            Beberapa teori Socioeconomic menjelaskan secara umum bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang relefan dalam mengkaji kebijakan politik suatu negara, dalam hal ini Socioeconomic merupakan suatu bagian terpenting dalam kehidupan bernegara. Upaya-upaya suatu negara dalam mempertahankan perekonomian dari krisis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kehidupan bernegara dapat mempengaruhi aspek lain seperti pertahanan dan keamanan, politik dan lain sebagainya pada era globalisasi saat ini. Kebutuhan negara-negara maju seperti Amerika Serikat akan minyak secara tidak langsung dapat mempengaruhi segi ekonomi suatu negara. Seperti di jelaskan oleh beberapa kalangan teoritis ekonomi yang menjelaskan secara umum mengenai kepentingan segi ekonomi dalam kehidupan bernegara berkaitan erat dengan supply atau kebutuhan dan ketersediaan minyak sebagai komoditor yang menggelobal dan dibutuhkan saat ini. Dalam hal ini Libya sebagai penyedia pasokan minyak untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam Supply minyak, beberapa perusahaan minyak yang ada di libya seperti; Waha Oil Company (WOC), diikuti oleh Arabian Gulf Oil Company (Agoco), dan Sirte Oil Company (SOC) memiliki hubungan yang erat terhadap ketersediaan minyak global khususnya terhadap Supply ke Amerika Serikat dan negara-negara dunia pertama.[66] Faktanya adalah sumber kekayaan Libya dan minyak negara ini selalu menjadi perhatian Amerika, bahkan kehadiran pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam proses revolusi Libya dengan dalih melindungi warga sipil untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi tidak tanpa alasan. NATO dan AS sebenarnya mengincar sumber energi negara ini.[67]

Selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan minyak Eropa mendapat kontrak yang membuat mereka mampu mengakses sampai setengah produksi minyak mentah di ladang-ladang minyak Libya.[68] Beberapa perusahaan minyak besar berharap Libya mau membuka investasi lebih lanjut pasca sanksi dari Washington dicabut tahun 1994 dan perusahaan-perusahan minyak besar asal AS mulai memasuki negara Afrika Utara tersebut. Akan tetapi, keinginan tersebut sepertinya tidak terlaksana. Pemerintah Libya, di bawah Gaddafi, merenegoisasi ulang jatah perusahaan-perusahaan tersebut. Pembagian jatah minyak dari masing-masing ladang hanya sekitar 12%, dari awalnya 50%. Gaddafi menyuarakan alasannya mengapa pemerintahannya berusaha untuk mengalirkan keuntungan minyak dari Libya untuk rakyatnya sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengontrol bisnis minyak di Libya, dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar karenanya. Untuk itu, mulai sekarang rakyat Libya-lah yang harus mendapat keuntungan dari minyak mereka sendiri.

Intervensi NATO ke Libya adalah efek dari keberatannya negara-negara barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Gaddafi. Gaddafi terbukti menjadi mitra yang menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan minyak internasional. Ia sering kali menaikkan biaya dan pajak, serta meminta tuntutan-tuntutan yang sulit dipenuhi. Kejahatan Gaddafi bukanlah terhadap kemanusiaan, tetapi karena kebijakannya. Reputasi Gaddafi pun dihancurkan, pemerintahannya diturunkan, negaranya dikepung dari luar dan digoyahkan dari dalam, hidupnya berakhir karena keberaniannya menyampaikan ide-ide radikal. Penguasaan ekonomi diserahlan kepada orang-orang Libya sendiri, daripada kepada penguasaan kepentingan bisnis orang asing.

 

3.2.      Kepentingan Geopolitik

Selain kepentingan kapital, kepentingan geopolitik juga merupakan hal yang diperjuangkan. Kepentingan kapital berkaitan dengan ladang minyak yang dimiliki Libya, seperti yang sudah dijelaskan. Jika negara-negara NATO seperti Amerika Serikat dan negara barat lainnya dapat menanamkan pengaruhnya, tentunya hal ini akan berimplikasi pada kontrol perminyakan Libya.[69] Di lain hal, kepentingan geopolitik lebih dikaitkan dengan pergolakan politik di negara-negara Arab dan posisi strategis Libya dalam kawasan tersebut, karena itulah secara kewilayahan posisi Libya memegang peranan yang cukup penting bagi penanaman pengaruh AS dan sekutunya di Afrika.

Libya adalah pintu masuk ke Afrika Tengah, di mana banyak negara-negara anggota NATO yang punya kepentingan di sana. Beberapa diantaranya adalah Perancis di Aljazair, Niger, Chad, dan Tunisia. Chad memiliki kekayaan minyak yang cukup banyak, ditandai dengan beroperasinya ExxonMobil dan Chevron di Selatan Chad, yang juga pintu masuk ke Darfur (Sudan) yang terkenal juga dengan kekayaan minyaknya. Niger menjadi strategis karena industri uraniumnya yang diincar AS, Perancis, bahkan Cina. Selain itu, Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas dari Libya. Untuk minyak, delapan puluh lima persennya dijual ke Eropa dan untuk gas, Italia, Jerman, dan Perancis dangat bergantung pada jalur pipa gas dari Libya yang melewati Laut Mediterania.[70] Libya pun memiliki akses penuh terhadap Laut Mediterania yang berbatasan langsung dengan benua Eropa.

            Berbicara dalam konteks ini, peran utama dalam intervensi NATO tentunya dipegang oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, NATO menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat dalam melihat kepentingannya yaitu menanamkan pengaruhnya di Libya dan terkait ladang minyaknya. Inggris dan Perancis juga merupakan dua negara yang turut serta dalam operasi militer di Libya.[71] Kedua negara ini memiliki kepentingan untuk memperbaiki perekonomian negaranya dengan melirik kekayaan minyak dan sejumlah mineral lainnya yang melimpah di Libya. Seperti halnya dengan Amerika Serikat, kedua negara ini juga berkepentingan untuk menurunkan Gaddafi dari tampuk kekuasaannya dalam menanamkan pengaruhnya di Libya. Gaddafi dikenal sebagai pemimpin yang anti barat dan menjadi penghambat kepentingan barat.

            Kehadiran militer di Libya, yang berbatasan dengan Mesir di sebelah timur dan Tunisia di sebelah barat, akan membantu negara-negara besar untuk mengintimidasi gerakan-gerakan revolusioner di seluruh dunia Arab. Mereka akan memiliki sumber daya militer yang sangat besar di region Afrika Utara, yang tentunya menguntungkan dari sisi geopolitik. Pencengkraman pengaruh barat di negara-negara non-demokratis (otoriter) makin terasa jika Khadafi akhirnya tumbang. Hal ini penting bahwa Liga Arab yang menyerukan no-fly zone di atas wilayah teritorial Libya, memberikan AS dan sekutunya imperialisnya “dukungan regional” untuk intervensi militer. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, dan lainnya, yang akhir-akhir ini semakin sering menangkap, menyiksa, dan menghabisi lawan dari rezim mereka sendiri di era gelombang demonstrasi, memilih setuju terhadap suatu intervensi militer untuk tujuan memperkuat demokrasi di Libya.

            Sebenarnya ada beberapa penolakan di antara negara-negara barat sendiri. Jerman contohnya, pada prinsipnya memang menolak tindakan militer terhadap Libya dan lebih memilih untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadapnya.[72] Namun, keputusan tersebut bisa jadi lebih didasarkan atas kurangnya pengaruh mereka di Afrika Utara dan Timur Tengah pada bidang militer ketimbang faktor-faktor ekonomi dan kekhawatiran mereka akan kehilangan yang besar dalam petualangan militer.  Hal tersebut cukup beralasan sebab Jerman merupakan negara tujuan ekspor minyak Libya nomor dua setelah Italia. Jadi, Jerman cukup memiliki pengaruh di Libya meskipun hanya sebatas bidang ekonomi.

            Sementara, negara-negara besar lain cenderung bertindak sembarangan dalam kasus ini. Terlepas dari keserakahan atas minyak dan dominasi, mereka tampak tidak terlalu memiliki strategi. Presiden Sarkozy, ditenggarai sering menjamu Gaddafi dengan mewah di Paris untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan senilai miliaran. Gaddafi juga diduga menyumbang jutaan dollar untuk kampanye Sarkozy sebagai presiden tahun 2007 lalu.[73] Sarkozy memiliki alasan sendiri untuk melakukan intervensi ini sebenarnya. Setahun sebelum pemilihan presiden berikutnya, Sarkozy jatuh dalam jajak pendapat dan berharap membuat namanya kembali terangkat melalui kebijakan luar negeri yang agresif. 

            Disinilah poin penting dari dilema intervensi kemanusiaan dan kemunafikan mereka yang melakukannya. Selain alasan-alasan mulia untuk melindungi warga sipil libya, tidak-mungkin-tidak AS tidak memiliki “udang dibalik batu”, yang tentunya tidak segampang itu AS dan sekutunya mau untuk mengeluarkan biaya operasi militer yang pastinya sangat mahal. Selain itu “maksud mulia” AS dan sekutunya untuk melindungi warga sipil Libya, justru dalam beberapa operasi militer terhitung sejak 19 Maret lalu, sudah puluhan, dan bahkan hampir mencapai ratusan korban warga sipil yang seharusnya mereka lindungi dari Gaddafi. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan tidak hanya berbau politis, tetapi juga mengancam konsep kedaulatan negara-bangsa. Ditambah dengan era globalisasi, intervensi kemanusiaan menunjukkan konsep kedaulatan negara-bangsa sudah usang, digantikan oleh kedaulatan PBB, menuju suatu konsep global governance, atau suatu konsep tata kepemerintahan secara global.

            Semua ini berujung pada adagium “peace through strenght” yang selalu dikonsepsikan manusia. Selama ini terkesan jika kita ingin mengusahakan kedamaian untuk terjadi, pastilah diawali dengan upaya-upaya adu kekuatan senjata, sehingga berkembang konsep security dilemma. Konsep ini muncul karena negara-negara mencoba meningkatkan keamanan mereka melalui kekuatan militer dan membentuk aliansi. Kondisi ini berujung pada kondisi ketidakamanan yang terjadi antar negara, alhasil mereka juga meningkatkan kemampuan militernya sebagai respon dari negara-negara lain yang terlebih dulu melakukannya.[74] Fakta seperti ini menjadi tantangan kita semua di abad 21 ini, di mana penggunaan kekuatan militer bukanlah solusi, melainkan bagian dari masalah. Lepas dari itu semua, dilihat dari sisi manapun, sulit untuk menyatakan bahwa humanitarian intervention yang dilakukan di Libya sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

           

 

 

BAB 4

Kesimpulan

 

 

Proses intervensi kemanusiaan terjadi karena berbagai alasan yang mendorongnya. Perbedaan karakter konflik, tipologi konflik, langkah-langkah penanganan konflik serta alasan pragmatis seperti kepentingan negara-negara pelaku merupakan variabel-variabel yang menentukan urgensi dilakukannya intervensi serta arah proses intervensi yang dilakukan. Tetapi, secara praktis memang biasanya sebuah negara tidak akan mengambil resiko untuk berperang di perang orang lain hanya karena alasan-alasan kemanusiaan. Negara akan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya ketika mereka menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, negara juga tidak ada urusan membahayakan nyawa pasukannya tempur, maupun personel non-militernya untuk menyelamatkan nyawa orang asing.

Keberadaan NATO di Libya tampak jelas sebagai bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Intervensi ke Libya memiliki kepentingan yang sama seperti intervensi NATO di Irak tahun 2003 lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak nasional (NOC), dan akhirnya memprivatisasikan industri minyak, dengan transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing. Terminologi intervensi kemanusiaan di Libya, negara di mana sumber daya energinya telah menjadi obyek intrik imperialis selama beberapa dekade, kini sedang disalahgunakan untuk mengamankan akses minyak.

Situasi di Libya tidak cukup terlihat serius alasan mengintervensi demi menurunkan rezim Gaddafi, atau lebih tepatnya memaksakan perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak Libya. Bahaya dari perubahan rezim lebih besar daripada intervensi kemanusiaan. Banyak dari penduduk sipil tak berdosa akan terbunuh dan kemungkinan terjadinya instabilitas kawasan pastinya akan membesar. Ini jadinya jika nafsu kekuasaan dan materi menguasai manusia. Legalitas hukum yang harusnya murni digunakan untuk membuat manusia beradab, diselewengkan demi syahwat sesaat. Motivasi primitif untuk selalu dominan dan powerful pun mengalahkan konsensus milenium bahwa manusia harus berada dalam alam damai dengan sesamanya.

 

 

Daftar Pustaka

 

 

Buku

Agus, Fadillah. 2007. Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Elsam.

Barash, David P. dan Charles P. Webel. 2009. Peace and Conflict Studies. California: Sage Publications.

Bull, Hedley (ed). 1984. Intervention in World Politics. Oxford: Oxford University Press.

Donnelly, Jack. 1983. Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy. New York: Columbia University.

Engdahl, F. William. 2011. A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. Wiesbaden: Edition.engdahl.

Keating, Tom dan W. Andy Knight (ed). 2004. Building Sustainable Peace. Edmonton: The University of Alberta Press.

Kolb, Robert dan Richard Hyde. 2008. An Introduction to the International Law of Armed Conflicts. Portland: Hart Publishing.

Nye, Joseph S. 2009. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History. New York: Pearson and Longman.

Shoelhi, Mohammad. 2007. Di Ambang Keruntuhan Amerika. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Suryokusumo, Sumaryo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: BP Iblam.

Vandewalle, Dirk. 1998. Libya Since Independence: Oil and State Building. London: I.B. Tauris Publishers

Vincent, R. J. 1986. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Wallensteen, Peter 2012. Understanding Conflict Resolution. London: Sage Publications.

Walzer, Michael. 1977. Intervention: Just and Unjust War. New York: Basic Books.

Wheeler, Nicholas J. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. New York: Oxford University Press.

Williams, Paul D. 2011. War and Conflict in Africa. UK: Polity Press.

 

 

 

Jurnal

Bar-Tal, Daniel. Societal Beliefs in Times of Intractable Conflict: The Israeli Case, Vol 9, No. 1 (1998).

Bellamy, Alex J. Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international society. Review of International Studies 29 (2003).

Coady, CAJ. The ethics of armed humanitarian intervention. Peaceworks, United States Institute of Peace, No. 45, (Washington: 2002).

Guraizu, Rudi. 2008. Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified? Middlesex University School of Health and Social Sciences

Roberts, Adam. Humanitarian war: Military intervention and human rights. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 69, No. 3. (Juli, 1993)

 

Dokumen Resmi

Aljazeera, 11 Januari 2013. Mali Seeks France Help  Against Rebel Advances. Diakses dari http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/01/20131111454291579.html  pada tanggal 16 April 2013

Annual Statistical Bulletin. 2004. World proven crude oil reserves by country, 1980–2004. Diakses dari

http://www.opec.org/library/annual%20statistical%20bulletin/interactive/2004/filez/XL/T33.HTM  pada tanggal 12 April 2013.

BBC Indonesia, 16 Februari 2011. Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest.shtml  pada tanggal 12 April 2013.

Detik news, 30 Maret 2011. Bila Serangan AS dkk ke Libya untuk Lengserkan Khaddafi, Itu Pelanggaran. Diakses dari http://news.detik.com/read/2011/03/30/091901/1604287/10/bila-serangan-as-dkk-ke-libya-untuk-lengserkan-khadafi-itu-pelanggaran pada tanggal 11 April 2013.

France24, 11 April 2013. G8 Appalled by Syria Death Toll. Diakses dari

http://www.france24.com/en/20130411-g8-appalled-syria-death-toll  pada tanggal 13 April 2013.

Global Research, 9 Maret 2011. Operation Libya and the Battle for Oil: Redrawing the Map of Africa. Diakses dari http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for-oil-redrawing-the-map-of-africa/23605  pada tanggal 12 April 2013.

Hans Kochler. Humanitarian intervention in the context of modern power politics. Research  paper presented in China Institute of Contemporary International Relation in Beijing (22 December 2000).

Harian Kompas, 28 Maret 2011.

Huffington Post, 8 Maret 2011. Newt Gingrich: Libya No-Fly Zone Should Happen This Evening. Diakses dari http://www.huffingtonpost.com/2011/03/08/newt-gingrich-libya-no-fly-zone_n_832967.html  pada tanggal 12 April 2013.

Human Rights Investigations, 21 Oktober 2012. Libya, Racism, Imperialism, and Humanitarian Intervention. Diakses dari

http://humanrightsinvestigations.org/2012/10/21/libya-racism-imperialism-humanitarian-interventionism/  pada tanggal 13 April 2013. 

Index Mundi, Juli 2012. Libya Demographics Profile 2013. Diakses dari http://www.indexmundi.com/libya/demographics_profile.html  pada tanggal 13 April 2013.

Iran Indonesian Radio, 8 November 2012. Trik Amerika Intervensi Libya. Diakses dari http://indonesian.irib.ir/en/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/trik-amerika-intervensi-libya  pada tanggal 10 April 2013.

Mayall, James. Humanitarian Intervention and International Society: Lessons from Africa, dalam Jennifer M. Welsh (ed). 2004. Humanitarian Intervention and International Relations. Oxford: Oxford University Press.

Media Indonesia, 25 Maret 2011. Lihat juga detik.com, 12 Desember 2005. Pertamina Mulai Ngebor Minyak di Libya Februari 2006. Diakses dari http://finance.detik.com/read/2005/12/12/180230/496939/4/pertamina-mulai-ngebor-minyak-di-libya-februari-2006  pada tanggal 16 April 2013.

Mutia Zakia Salma, 18 Juni 2012. Geopolitik Dunia Arab: Libya, Mesir, Tunisia, Bahrain, dan Fenomena Arab Spring. Diakses dari http://mutia-z-s-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48539-Geopolitik%20dan%20Geostrategi-Geopolitik%20Dunia%20Arab:%20%20Libya,%20Mesir,%20Tunisia,%20Bahrain,%20dan%20Fenomena%20Arab%20Spring.html  pada tanggal 12 April 2013.

NBC News, 22 Agustus 2011. Restoring Libyan Oil Output Could Take Years. Diakses dari http://www.nbcnews.com/id/44229170/ns/business-oil_and_energy/t/restoring-libyan-oil-output-could-take-years/#.UWze-Erddfw  pada tanggal 16 April 2013. 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkama Internasional. Diterbitkan oleh United Nation Information Centre (UNIC), Jakarta.

Rabble. Responsibility to Protect, or Right to Invade? Diakses dari http://rabble.ca/babble/international-news-and-politics/responsibility-protect-or-right-invade  pada tanggal 12 April 2013.

Rakyat Merdeka Online, 21 Maret 2011. Minyak, Alasan Utama Intervensi AS dan Sekutunya. Diakses dari http://internasional.rmol.co/read/2011/03/21/21672/Minyak,-Alasan-Utama-Intervensi-AS-dan-Sekutunya-  pada tanggal 10 April 2013.

Republika, 23 Maret 2011. Endorgan: Minyak Libya di Balik Intervensi Asing. Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/23/171676-erdogan-minyak-libya-di-balik-intervensi-asing  pada tanggal 8 April 2013.

Rima News, 2 Oktober 2012. Dibongkar, Misteri Skandal Muammar Khadafi dan Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Diakses dari http://www.rimanews.com/read/20121002/77196/dibongkar-misteri-skandal-muammar-khadafi-dan-mantan-presiden-prancis-nicolas  pada tanggal 16 April 2013. 

SISMEC, 25 Maret 2011. Dropping the Barrel?  Libyan Rebel Oil Production: A Lost Opportunity? Diakses dari http://www.sismec.org/tag/national-oil-company-of-libya/  pada tanggal 11 April 2013.

Sorana Christina-Jude. 2012. Saving Strangers in Libya: Traditional and Alternative Discourse on Humanitarian Intervention. Thesis European Institute, UK.

Tempo, 18 Maret 2011. Jerman Tolak Intervensi Militer ke Libya. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/03/18/brk,20110318-321176,id.html  pada tanggal 12 April 2013.

The Economist, 20 Februari 2011. Protest in Libya: Blood in the Streets. Diakses dari http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests_libya  pada tanggal 13 April 2013.

The Guardian, 15 Maret 2011. Germany Blocks Plans for Libya No-Fly Zone. Diakses dari http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/15/germany-blocks-libya-no-fly-zone  pada tanggal 13 April 2013

The Point, 17 Februari 2011. Conflict Prevention Mechanisms: Mediation and Preventive Diplomacy. Diakses dari http://thepoint.gm/africa/gambia/article/conflict-prevention-mechanisms-mediation-and-preventive-diplomacy  pada 15 April 2013

The Wall Street Journal, 4 Mei 2012. For Big Oil, the Libya Opening That Wasn’t. Diakses dari http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303877604577383932684721676.html  pada tanggal 16 April 2013.

The White House, 3 Maret 2011. The President on Libya: The Violence must Stop; Muammar Gaddafi Has Lost the Legitimacy to Lead and He Must Leave. Diakses dari

http://www.whitehouse.gov/blog/2011/03/03/president-libya-violence-must-stop-muammar-gaddafi-has-lost-legitimacy-lead-and-he-m  pada tanggal 13 April 2013.

United Nations. The Responsibility to Protect. Diakses dari

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml  pada tanggal 13 April 2013.

Welsh, Jennifer M. Taking Consequences Seriously: Objections to Humanitarian Intervention, dalam Jennifer M. Welsh (ed). 2004. Humanitarian Intervention and International Relations. Oxford: Oxford University Press.

 

 

 

 

 


[1] Paul D. Williams. 2011. War and Conflict in Africa. UK: Polity Press. Hlm. 4. Untuk melihat daftar negara-negara dengan  konflik bersenjata, lihat juga Ambarwati, dkk. 2010. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 12-15.

[2] Lihat Mutia Zakia Salma, 18 Juni 2012. Geopolitik Dunia Arab: Libya, Mesir, Tunisia, Bahrain, dan Fenomena Arab Spring. Diakses dari http://mutia-z-s-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48539-Geopolitik%20dan%20Geostrategi-Geopolitik%20Dunia%20Arab:%20%20Libya,%20Mesir,%20Tunisia,%20Bahrain,%20dan%20Fenomena%20Arab%20Spring.html  pada tanggal 12 April 2013.

[3]Index Mundi, Juli 2012. Libya Demographics Profile 2013. Diakses dari http://www.indexmundi.com/libya/demographics_profile.html  pada tanggal 13 April 2013.

[4] BBC Indonesia, 16 Februari 2011. Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest.shtml  pada tanggal 12 April 2013.

[5] The Economist, 20 Februari 2011. Protest in Libya: Blood in the Streets. Diakses dari http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests_libya  pada tanggal 13 April 2013

[6] The International Institute for Strategic Studies. Libya’s Assets and Question of Sovereignty. Diakses dari http://www.iiss.org/publications/survival/survival-2012/year-2012-issue-2/libyas-assets-and-the-question-of-sovereignty/  pada tanggal 13 April 2013. 

[7] BBC, 23 Februari 2011. Libya Protest: Pressure Mounts on Isolated Gaddafi. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12550719  pada tanggal 12 April 2013).

[8] Fidh, 16 Mei 2011. Libya: Strategy of Scorched Earth, Desire for widespread and Systematic Elimination. Diakses dari http://www.fidh.org/Libya-Strategy-of-scorched-earth-desire-for  pada tanggal 11 April 2013.

[9] United Nations Security Council Resolution 1970 (2011).

[10] United Nations Security Council Resolution 1973 (2011).

[11] CAJ Coady. The ethics of armed humanitarian intervention. Peaceworks, United States Institute of Peace, No. 45, (Washington: 2002). Hlm. 10.

[12] Jack Donnelly. 1983. Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy. New York: Columbia University. Hlm. 311.

[13] Joseph S. Nye. 2009. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History. New York: Pearson and Longman. Hlm. 166-167.

[14] Coady. Loc. Cit., hlm 11-12.

[15] Nicholas J. Wheeler. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. New York: Oxford University Press. Hlm. 27.

[16] R. J. Vincent. 1986. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 127.

[17] Rudi Guraizu. 2008. Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified? Middlesex University School of Health and Social Sciences, (2008). Hlm. 7

[18] Hedley Bull (ed). 1984. Intervention in World Politics. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 193.

[19] David P. Barash dan Charles P. Webel. 2009. Peace and Conflict Studies. California: Sage Publications. Hlm. 323.

[20] Jennifer M. Welsh. Taking Consequences Seriously: Objections to Humanitarian Intervention, dalam Jennifer M. Welsh (ed). 2004. Humanitarian Intervention and International Relations. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 60.

[21] Wheeler. Op. Cit., hlm. 33-34.

[22] Barash. Op. Cit., hlm. 363. Lihat juga, Fadillah Agus. 2007. Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Elsam. Hlm. 48 dan Robert Kolb dan Richard Hyde. 2008. An Introduction to the International Law of Armed Conflicts. Portland: Hart Publishing. Hlm. 9-14.

[23] Pasal 51 Piagam PBB.

[24] Piagam PBB, Bab VII.

[25] Keabsahan penggunaan tindakan keras dalam rangka menegakkan hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri diakui dalam Pasal 1 dari 2 kovenan HAM yang dikeluarkan oleh PBB. Sebelumnya, hak tersebut telah diakui dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2105 (XX), 22 Desember 1965.

[26] Ambarwati. Op. Cit., hlm. 48-49.

[27] Ibid. hlm. 52.

[28] Tentang intractable conflicts, liat Daniel Bar-Tal. Societal Beliefs in Times of Intractable Conflict: The Israeli Case, Vol 9, No. 1 (1998). Hlm. 22-50.

[29] Lebih lengkap tentang contoh kasus di Afrika, lihat James Mayall. Humanitarian Intervention and International Society: Lessons from Africa, dalam Welsh. Op. Cit., hlm. 132-139.

[30] Adam Roberts. Humanitarian war: Military intervention and human rights. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 69, No. 3. (Juli, 1993), hlm. 431.

[31] Hans Kochler. Humanitarian intervention in the context of modern power politics. Research  paper presented in China Institute of Contemporary International Relation in Beijing (22 December 2000). Hlm. 25.

[32] Dikenal sebagai tujuan baik yang sah, yang berarti valid secara legal atau memiliki argumen yang cukup untuk membuktikan sebuah klaim akan sesuatu.

[33] Michael Walzer. 1977. Intervention: Just and Unjust War. New York: Basic Books. Hlm. 86-108.

[34] Aljazeera, 11 Januari 2013. Mali Seeks France Help  Against Rebel Advances. Diakses dari http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/01/20131111454291579.html  pada tanggal 16 April 2013.

[35] Alex J. Bellamy. Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international society. Review of International Studies 29 (2003). Hlm. 263-264.

[36] Kolb dan Hyde. Op. Cit., hlm. 12.

[37] Detik news, 30 Maret 2011. Bila Serangan AS dkk ke Libya untuk Lengserkan Khaddafi, Itu Pelanggaran. Diakses dari http://news.detik.com/read/2011/03/30/091901/1604287/10/bila-serangan-as-dkk-ke-libya-untuk-lengserkan-khadafi-itu-pelanggaran pada tanggal 11 April 2013.

[38] Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB: Tidak ada satu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberikan kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu Negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.

[39] Mohammad Shoelhi. 2007. Di Ambang Keruntuhan Amerika. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu. Hlm. 71.

[40] Lihat konsep collective security di Barash. Op. Cit., hlm. 323.

[41] Huffington Post, 8 Maret 2011. Newt Gingrich: Libya No-Fly Zone Should Happen This Evening. Diakses dari http://www.huffingtonpost.com/2011/03/08/newt-gingrich-libya-no-fly-zone_n_832967.html  pada tanggal 12 April 2013.

[42] United Nations. The Responsibility to Protect. Diakses dari

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml  pada tanggal 13 April 2013.

[43] The White House, 3 Maret 2011. The President on Libya: The Violence must Stop; Muammar Gaddafi Has Lost the Legitimacy to Lead and He Must Leave. Diakses dari

http://www.whitehouse.gov/blog/2011/03/03/president-libya-violence-must-stop-muammar-gaddafi-has-lost-legitimacy-lead-and-he-m  pada tanggal 13 April 2013.

[44] Sorana Christina-Jude. 2012. Saving Strangers in Libya: Traditional and Alternative Discourse on Humanitarian Intervention. Thesis European Institute, UK. Hlm. 43.

[45] Human Rights Investigations, 21 Oktober 2012. Libya, Racism, Imperialism, and Humanitarian Intervention. Diakses dari http://humanrightsinvestigations.org/2012/10/21/libya-racism-imperialism-humanitarian-interventionism/  pada tanggal 13 April 2013.  Menarik juga melihat film berjudul, LIBYA: Race, Empire, and the Invention of Humanitarian Emergency: unveiling the racism lying behind humanitarian interventionism karya Professor Maximilian Forte. Film ini bisa diunduh di http://www.youtube.com/watch?v=4qfKJWyrnXU  

[46] Rabble. Responsibility to Protect, or Right to Invade? Diakses dari http://rabble.ca/babble/international-news-and-politics/responsibility-protect-or-right-invade  pada tanggal 12 April 2013.

[47] Tom Keating dan W. Andy Knight (ed). 2004. Building Sustainable Peace. Edmonton: The University of Alberta Press. Hlm. 6.

[48] Ibid. Hlm. 12.

[49] France24, 11 April 2013. G8 Appalled by Syria Death Toll. Diakses dari

http://www.france24.com/en/20130411-g8-appalled-syria-death-toll  pada tanggal 13 April 2013.

[50] Pattison. Loc. Cit., hlm. 6.

[51] Kolb dan Hyde. Op. Cit., hlm. 175.

[52] Peter Wallensteen. 2012. Understanding Conflict Resolution. London: Sage Publications. Hlm. 281-282.

[53] The Point, 17 Februari 2011. Conflict Prevention Mechanisms: Mediation and Preventive Diplomacy. Diakses dari http://thepoint.gm/africa/gambia/article/conflict-prevention-mechanisms-mediation-and-preventive-diplomacy  pada 15 April 2013. 

[54] Sumaryo Suryokusumo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: BP Iblam. Hlm. 148.

[55] Motivasi utama AS dan sekutunya di Afganistan dan Irak sampai sekarang masih dipertanyakan, apakah benar membasmi teroris atau mencari minyak. Lihat, F. William Engdahl. 2011. A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. Wiesbaden: Edition.engdahl. Hlm. 304-307.

[56] Global Research, 9 Maret 2011. Operation Libya and the Battle for Oil: Redrawing the Map of Africa. Diakses dari http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for-oil-redrawing-the-map-of-africa/23605  pada tanggal 12 April 2013.

[57] Nye. Op. Cit., hlm. 225.

[58] Rakyat Merdeka Online, 21 Maret 2011. Minyak, Alasan Utama Intervensi AS dan Sekutunya. Diakses dari http://internasional.rmol.co/read/2011/03/21/21672/Minyak,-Alasan-Utama-Intervensi-AS-dan-Sekutunya-  pada tanggal 10 April 2013.

[59] Kompas, 28 Maret 2011.

[60] Media Indonesia, 25 Maret 2011. Lihat juga detik.com, 12 Desember 2005. Pertamina Mulai Ngebor Minyak di Libya Februari 2006. Diakses dari http://finance.detik.com/read/2005/12/12/180230/496939/4/pertamina-mulai-ngebor-minyak-di-libya-februari-2006  pada tanggal 16 April 2013.

[61] Annual Statistical Bulletin. 2004. World proven crude oil reserves by country, 1980–2004. Diakses dari http://www.opec.org/library/annual%20statistical%20bulletin/interactive/2004/filez/XL/T33.HTM  pada tanggal 12 April 2013.

[62] Williams. Op. Cit., hlm. 85.

[63] Dirk Vandewalle. 1998. Libya Since Independence: Oil and State Building. London: I.B. Tauris Publishers. Hlm. 74.

[64] SISMEC, 25 Maret 2011. Dropping the Barrel?  Libyan Rebel Oil Production: A Lost Opportunity? Diakses dari http://www.sismec.org/tag/national-oil-company-of-libya/  pada tanggal 11 April 2013.

[65] Republika, 23 Maret 2011. Endorgan: Minyak Libya di Balik Intervensi Asing. Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/23/171676-erdogan-minyak-libya-di-balik-intervensi-asing  pada tanggal 8 April 2013.

[66] Global Research. Loc. Cit.,

[67] Iran Indonesian Radio, 8 November 2012. Trik Amerika Intervensi Libya. Diakses dari http://indonesian.irib.ir/en/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/trik-amerika-intervensi-libya  pada tanggal 10 April 2013.

[68] The Wall Street Journal, 4 Mei 2012. For Big Oil, the Libya Opening That Wasn’t. Diakses dari http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303877604577383932684721676.html  pada tanggal 16 April 2013.

[69] NBC News, 22 Agustus 2011. Restoring Libyan Oil Output Could Take Years. Diakses dari http://www.nbcnews.com/id/44229170/ns/business-oil_and_energy/t/restoring-libyan-oil-output-could-take-years/#.UWze-Erddfw  pada tanggal 16 April 2013. 

[70] Global Research. Op. Cit.,

[71] Tempo, 18 Maret 2011. Jerman Tolak Intervensi Militer ke Libya. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/03/18/brk,20110318-321176,id.html  pada tanggal 12 April 2013.

[72] The Guardian, 15 Maret 2011. Germany Blocks Plans for Libya No-Fly Zone. Diakses dari http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/15/germany-blocks-libya-no-fly-zone  pada tanggal 13 April 2013

[73] Rima News, 2 Oktober 2012. Dibongkar, Misteri Skandal Muammar Khadafi dan Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Diakses dari http://www.rimanews.com/read/20121002/77196/dibongkar-misteri-skandal-muammar-khadafi-dan-mantan-presiden-prancis-nicolas  pada tanggal 16 April 2013. 

[74] Barash. Op. Cit., hlm. 327.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s